PEDOMAN
DASAR KOHATI
HASIL
MUSYAWARAH NASIONAL
KORPS
HMI-WATI XIX
MUKADDIMAH
Sesungguhnya
Allah SWT, telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk
mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai fitrahnya sebagai khalifah di
muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.
Di
sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang
sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, yakni sejauh mana ia
istiqamah/teguh mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Ilahi dalam kehidupan
sehari-hari.
Nabi
Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah terakhir juga menekankan posisi strategis
kaum perempuan dalam masyarakat sebagaimana sabdanya yang berbunyi : “Perempuan
adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka
negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara
itu”. Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut maka kaum perempuan
dituntut untuk menguasai ilmu agama, Iptek serta keterampilan yang tinggi,
dengan senantiasa menyadari akan kodrat kemanusiaannya.
Perempuan
sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peranannya mewujudkan
masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan sebagai salah satu
strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang
menghimpun segenap potensi HMI dalam wacana keperempuanan untuk melaksanakan
fungsi dan tanggung jawabnya, dan untuk mewujudkannya HMI membentuk Korps
HMIWati (KOHATI). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOHATI harus berkesinambungan
dengan HMI dan penuh kebijaksanaan yang dinafasi keimanan kepada Allah SWT,
serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.
Untuk
menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut, dibuatlah Pedoman Dasar KOHATI
sebagai berikut :
BAB
I
KETENTUAN
UMUM
Pasal
1
Pengertian
KOHATI
a.
KOHATI adalah singkatan dari
Korps-HMI-Wati.
b.
KOHATI adalah badan khusus HMI yang
bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana
dan dinamika gerakan keperempuanan.
c.
KOHATI adalah bidang pemberdayaan
perempuan di HMI setingkat.
Pasal
2
Waktu
dan Tempat Kedudukan
a. KOHATI
didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September
1966 M pada Kongers VIII di Solo.
b. KOHATI
berkedudukan di tempat kedudukan HMI.
Pasal
3
Tujuan
Terbinanya
Muslimah Berkualitas Insan Cita.
Pasal
4
Status
a. KOHATI
merupakan salah satu badan khusus HMI.
b. Secara
struktural pengurus KOHATI ex officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris
Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang.
Pasal
5
Sifat
KOHATI
bersifat Semi-Otonom.
Pasal
6
Fungsi
a. KOHATI
berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam
wacana dan dinamika keperempuanan.
b. Di
tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan
c. Di
tingkat eksternal HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan.
Pasal
7
Peran
KOHATI
berperan sebagai Pencetak dan Pembina Muslimah Sejati untuk menegakkan dan mengembangkan
nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.
Pasal
8
Keanggotaan
Anggota
KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus Latihan Kader I (LK I).
BAB
II
STRUKTUR
ORGANISASI
A.
Struktur Kekuasaan
Pasal
9
Musyawarah
KOHATI
a. Musyawarah kohati adalah instansi
pengambilan keputusan tertinggi di KOHATI
b. Musayawarah KOHATI merupakan forum
laporan pertanggungjawaban pengurus, perumusan program kerja KOHATI, dan
memilih serta menetapkan formatur/ketua umum dan dua (2) mide formateur.
1. Di
tingkat nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional KOHATI dalam rangkaian Kongres
HMI.
2. Di
Tingkat daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah KOHATI BADKO dalam rangkaian
Musyawarah Daerah BADKO HMI.
3. Di
tingkat cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang dalam rangkaian Konferensi
HMI Cabang.
4. Di
tingkat KORKOM diselengarakan Musyawarah KOHATI KORKOM dalam rangkaian
Musyawarah KORKOM.
5. Ditingkat
komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat dalam rangkaian Rapat
Anggota Komisariat.
Pasal
10
Peserta
Musyawarah
a. Peserta
Musyawarah Nasional KOHATI, terdiri dari :
1. Utusan
adalah pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.
2. Peninjau
adalah seluruh Pengurus KOHATI PB HMI, 2 orang Pengurus KOHATI BADKO HMI, 1 orang Pengurus KOHATI HMI
Cabang Persiapan dan Bidang Pemberdayaan
perempuan.
b. Peserta
Musyawarah Daerah KOHATI, terdiri dari :
1. Utusan
adalah Pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.
2. Peninjau
adalah seluruh Pengurus KOHATI BADKO HMI, 1 orang Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang
Pemberdayaan Perempuan diwilayah koordinasinya.
c. Peserta
Musyawarah KOHATI HMI Cabang terdiri dari :
1. Utusan
adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.
2. Peninjau
adalah seluruh Pengurus KOHATI HMI cabang, 1 orang pengurus KOHATI Komisariat Persiapan dan Bidang
pemberdayaan perempuanan.
d. Peserta
Musyawarah KOHATI KORKOM HMI terdiri dari :
1. Utusan
adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.
2. Peninjau
adalah Pengurus KOHATI KORKOM HMI, Pengurus KOHATI HMI Komisariat
Persiapan, dan Bidang Pemberdayaan perempuan.
e. Peserta
Musyawarah KOHATI HMI Komisariat terdiri dari :
1. Utusan
adalah Anggota KOHATI HMI Komisariat.
2. Peninjau
adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat.
Pasal
11
Instansi
Pengambilan Keputusan
a.
Setiap keputusan KOHATI dilakukan secara
musyawarah dengan tata susunan tingkatan
instansi pengambilan keputusannya adalah rapat pleno, rapat harian, rapat presidium.
b.
Untuk penyusunan rencana kerja
operasional diselenggarakan rapat bidang dan rapat kerja.
B.
Struktur Pimpinan
Pasal
12
Pimpinan
KOHATI
a.
Ditingkat PB HMI dibentuk KOHATI PB HMI.
b.
Ditingkat BADKO HMI dibentuk KOHATI BADKO HMI.
c.
Ditingkat HMI Cabang dibentuk KOHATI HMI Cabang.
d.
Ditingkat KORKOM dibentuk KOHATI KORKOM HMI.
e.
Ditingkat Komisariat dibentuk KOHATI HMI Komisariat.
Pasal
13
Pembentukan
Pimpinan KOHATI
a. Penetapan
Ketua Umum KOHATI ditentukan oleh Musyawarah KOHATI.
b. Bila
Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan
organisasi maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh
Sidang Pleno KOHATI melalui Rapat Pleno KOHATI.
Pasal
14
Personalia
Pengurus KOHATI
a.
Formateur/Ketua Umum menyusun struktur
kepengurusan KOHATI dan dibantu oleh 2 (dua)
orang Mide Formateur.
b.
Formasi pengurus KOHATI PB HMI, KOHATI
BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang,
KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI HMI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum,
Ketua Bidang dan Departemen- Depatemen,
atau sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
c.
Struktur Pengurus KOHATI berbentuk garis
fungsional.
Pasal
15
Kriteria
Pengurus
a.
Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus
KOHATI PB HMI adalah HMI-Wati yang pernah
menjadi Pengurus KOHATI HMI Cabang dan/atau kohati badko HMI / kohati PB HMI, berprestasi, telah lulus LKK dan
LK III (pasal 53 huruf f ayat 5)
b.
Yang dapat menjadi Ketua Umum /Pengurus
KOHATI BADKO HMI adalah HMIWati yang
pernah menjadi Pengurus KOHATI HMI Komisariat dan / atau KOHATI HMI Cabang, KOHATI BADKO HMI,
berprestasi, yang telah lulus LKK dan LK II.
c.
Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus
KOHATI HMI cabang adalah HMI-Wati yang
pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat / Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI komisariat, KOHATI KORKOM
HMI dan/atau KOHATI HMI Cabang,
berprestasi dan telah lulus LKK dan LK II
d.
Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus
KOHATI KORKOM adalah HMI-Wati yang
pernah menjadi pengurus KOHATI HMI Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan, berprestasi dan telah lulus
LKK.
e.
Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus
KOHATI Komisariat adalah HMI-Wati berprestasi
yang telah mengikuti LK I dan LKK.
Pasal
16
Pengesahan
dan Pelantikan Pengurus KOHATI
a. Di
tingkat PB HMI, KOHATI PB HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI.
b. Di
tingkat BADKO HMI, KOHATI BADKO HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang,
KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI
HMI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI setingkat.
BAB
III
WEWENANG
DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal
17
KOHATI
PB HMI
a.
KOHATI PB HMI bertanggung jawab kepada
MUNAS KOHATI dan menyampaikan laporannya
kepada Kongres.
b.
KOHATI PB HMI bersifat koordinatif
terhadap KOHATI BADKO HMI dan KOHATI HMI
Cabang.
c.
KOHATI PB HMI adalah penanggung jawab
masalah KOHATI dan wacana serta dinamika
gerakan keperempuanan di tingkat nasional.
Pasal
18
KOHATI
BADKO HMI
a.
KOHATI BADKO HMI adalah unsur
perpanjangan tangan KOHATI PB HMI yang mengkoordinir
kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Cabang di wilayah koordinasinya.
b.
KOHATI BADKO HMI bertanggung jawab
kepada Musyawarah Daerah KOHATI BADKO
HMI dan menyampaikan laporan kepada MUSDA BADKO serta menyampaikan
tembusan laporan kepada KOHATI PB HMI.
c.
KOHATI BADKO HMI menyampaikan laporan
informasi keja minimal enam bulan sekali
kepada KOHATI PB HMI.
d.
KOHATI BADKO HMI adalah penanggung jawab
masalah KOHATI dan wacana serta dinamika
gerakan keperempuanan di tingkat regional.
Pasal
19
KOHATI
HMI Cabang
a. KOHATI
HMI Cabang adalah aparat HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan bidang Pemberdayaan perempuan HMI Cabang
setempat.
b. KOHATI
HMI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI Cabang dan memberikan laporan kepada
KONFERCAB.
c. Menyampaikan
hasil musyawarah KOHATI HMI Cabang dan susunan kepengurusan KOHATI HMI Cabang kepada HMI Cabang
setingkat dengan tembusan PB HMI, KOHATI
PB HMI dan KOHATI BADKO HMI
d. KOHATI
HMI Cabang bersifat koordinatif kepada KOHATI Komisariat.
e. KOHATI
HMI Cabang adalah penanggung jawab terhadap masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan perempuan
di tingkat cabang.
f. KOHATI
HMI Cabang menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI PB HMI dengan
tembusan kepada KOHATI BADKO HMI
Pasal
20
KOHATI
HMI KORKOM
a. KOHATI
HMI KORKOM adalah perpanjangan tangan KOHATI HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI
HMI Komisariat di wilayah koordinasinya
b. KOHATI
KORKOM bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI KORKOM dan menyampaikan laporan kepada
Musyawarah KORKOM.
c. Menyampaikan
hasil musyawarah KOHATI KORKON dan lampiran susunan kepengurusan
KOHATI KORKOM HMI kepada KOHATI HMI cabang.
d. HMI
KORKOM menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang.
Pasal
21
KOHATI
HMI Komisariat
a. KOHATI
HMI Komisariat adalah aparat HMI Komisariat yang mengkoordinir pembinaan perkaderan serta kegiatan
bidang pemberdayaan perempuan HMI Komisariat.
b. KOHATI
HMI Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI Komisariat dan menyampaikan laporan pada
Rapat Anggota Komisariat.
c. Menyampaikan
hasil musyawarah dan lampiran susunan pengurus kepada HMI Komisariat dengan tembusan HMI Cabang,
KOHATI HMI Cabang dan KOHATI KORKOM.
d. Menyampaikan
informasi kegiatan minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang dengan tembusan kepada KOHATI
KORKOM HMI.
BAB
IV
ADMINISTRASI
DAN KESEKRETARIATAN
Pasal
22
Pedoman
Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI
a. Administrasi
dan surat menyurat KOHATI disesuaikan dengan administrasi dan surat menyurat yang berlaku di HMI.
b. Untuk
surat intern (dalam) dengan kode : Nomor surat/A/Sek/KHI/bulan Hijriah/tahun Hijriah
c. Untuk
surat ekstern (keluar) dengan kode : Nomor surat/B/Sek/KHI/bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
d. Khusus
surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum KOHATI.
Pasal
23
Atribut
KOHATI
Yang
termasuk dalam atribut KOHATI adalah mars, badge, stempel, kop surat dan busana
KOHATI.
BAB
V
KEUANGAN
Pasal
24
Keuangan
Sumber
dana KOHATI diperoleh dari dana yang halal dan tidak mengikat.
BAB
VI
PEMBENTUKAN,
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI
Pasal
25
Pembentukan
KOHATI
a. Pembentukan
KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, BADKO HMI, HMI Cabang, KOHATI
KORKOM HMI dan HMI Komisariat diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat.
b. Status
KOHATI HMI Cabang disesuaikan dengan status HMI Cabang.
c. Status
KOHATI HMI Komisariat disesuaikan dengan status HMI Komisariat.
Pasal
26
Pembekuan
KOHATI
Pembekuan
KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI
HMI
Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI Komisariat diputuskan pada putusan
tertinggi
HMI setingkat.
Pasal
27
Pembubaran
KOHATI
Pembubaran
KOHATI hanya dapat dilakukan oleh Kongres HMI.
BAB
VII
KETENTUAN
TAMBAHAN
Pasal
28
a.
Penjabaran tentang status, sifat, fungsi
dan peran KOHATI dirumuskan dalam tafsir tersendiri
b.
Bagan struktur kepengurusan organisasi,
tujuan KOHATI dirumuskan tersendiri.
Pasal
29
Hal
lain yang menyangkut ketetapan yang tidak tercantum dalam pedoman ini
disesuaikan
dengan
pedoman organisasi HMI dan/atau peraturan PB HMI/KOHATI PB HMI.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar