Rabu, 29 Februari 2012

Anggaran Dasar Himpunan Mahasiswa Islam


ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM




MUKADDIMAH

Sesungguhnya Allah Subhanahu wata‘ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq lagi sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.
Menurut iradat Allah Subhanahu wata‘ala kehidupan yang sesuai dengan fitrah-Nya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
Berkat rahmat Allah Subhanahu wata‘ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.
Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.
Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata‘ala.
Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu wata‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut:


BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 1
N  a  m  a

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI.

Pasal 2
Waktu dan Tempat kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II
A  Z  A  S
Pasal 3

HMI berazaskan Islam

BAB III
TUJUAN, USAHA DAN SIFAT

Pasal 4
T u j u a n

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Pasal 5
U  s  a  h  a

a.       Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
b.      Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
c.       Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
d.      Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
e.       Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.
f.       Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
g.      Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 6
S  i  f  a  t
HMI bersifat independen.

BAB IV
STATUS FUNGSI DAN PERAN

Pasal 7
S t a t u s

HMI adalah organisasi mahasiswa.

Pasal 8
F u n g s i

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.

Pasal 9
P e r a n

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

BAB V
KEANGGOTAAN 

Pasal 10

a.       Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.

b.      Anggota HMI terdiri dari :
1.      Anggota Muda.
2.      Anggota Biasa.
3.      Anggota Kehormatan.
c.       Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.
d.   Status keanggotaan, hak dan kewajiban anggota HMI diatur lebih lanjut dalam ART HMI


BAB VI
KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.


BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 13
Kepemimpinan

a.       Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
b.      Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.
c.       Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang, dibentuk Koordinator Komisariat.

Pasal 14
Majelis Pengawas dan Konsultasi

A.      Ditingkat Pengurus Besar HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI.
B.      Ditingkat Pengurus Cabang HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PC HMI.
C.      Ditingkat Pengurus Komisariat HMI dibentuk Majelis  Pengawas dan Konsultasi PK HMI.








Pasal 15
Badan–Badan Khusus

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korp-HMI-wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.


BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16
Keuangan dan Harta Benda

a.       Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.
b.      Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 17

a.       Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi  hanya dapat dilakukan oleh Kongres.
b.      Harta benda HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam.

BAB X
PENJABARAN ANGGARAN DASAR,
DAN PENGESAHAN

Pasal 18
Penjabaran Anggaran Dasar HMI

a.       Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI.
b.      Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI.
c.       Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional. 
d.      Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI.
e.       Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI.
f.       Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI.
g.      Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar point a hingga f di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga.



Pasal 19
Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan  dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI.

Pasal 20
Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada :

Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955,
Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957,
Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960,
Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963,
Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966,
Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969,
Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971,
Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974,
Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976,
Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979,
Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981,
Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983,
Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986,
Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988,
Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990,
Kongres XIX di Pekanbaru, tangal 9 Desember 1992,
Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995,
Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997,
Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999,
Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002,
Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003,
Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006.
Kongres XXVI di Palembang, tanggal 28 Juli 2008.
Kongres XXVII di Depok, tanggal 5 November 2010.




Pedoman Dasar KOHATI (Hasil Munas XIX Palembang)





PEDOMAN DASAR KOHATI
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL
KORPS HMI-WATI XIX




MUKADDIMAH
Sesungguhnya Allah SWT, telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, yakni sejauh mana ia istiqamah/teguh mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Ilahi dalam kehidupan sehari-hari.

Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah terakhir juga menekankan posisi strategis kaum perempuan dalam masyarakat sebagaimana sabdanya yang berbunyi : “Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu”. Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut maka kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu agama, Iptek serta keterampilan yang tinggi, dengan senantiasa menyadari akan kodrat kemanusiaannya.

Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peranannya mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi HMI dalam wacana keperempuanan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, dan untuk mewujudkannya HMI membentuk Korps HMIWati (KOHATI). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOHATI harus berkesinambungan dengan HMI dan penuh kebijaksanaan yang dinafasi keimanan kepada Allah SWT, serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.

Untuk menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut, dibuatlah Pedoman Dasar KOHATI sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian KOHATI

a.    KOHATI adalah singkatan dari Korps-HMI-Wati.
b.   KOHATI adalah badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan.
c.    KOHATI adalah bidang pemberdayaan perempuan di HMI setingkat.

Pasal 2
Waktu dan Tempat Kedudukan
a.    KOHATI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada Kongers VIII di Solo.
b.   KOHATI berkedudukan di tempat kedudukan HMI.

Pasal 3
Tujuan
Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita.

Pasal 4
Status
a.    KOHATI merupakan salah satu badan khusus HMI.
b.   Secara struktural pengurus KOHATI ex officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang.

Pasal 5
Sifat
KOHATI bersifat Semi-Otonom.

Pasal 6
Fungsi
a.    KOHATI berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan.
b.   Di tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan
c.    Di tingkat eksternal HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan.

Pasal 7
Peran
KOHATI berperan sebagai Pencetak dan Pembina Muslimah Sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Pasal 8
Keanggotaan
Anggota KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus Latihan Kader I (LK I).

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
A. Struktur Kekuasaan

Pasal 9
Musyawarah KOHATI

a.   Musyawarah kohati adalah instansi pengambilan keputusan tertinggi di KOHATI
b.  Musayawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggungjawaban pengurus, perumusan program kerja KOHATI, dan memilih serta menetapkan formatur/ketua umum dan dua (2) mide formateur.
1.   Di tingkat nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional KOHATI dalam rangkaian Kongres HMI.
2. Di Tingkat daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah KOHATI BADKO dalam rangkaian Musyawarah Daerah BADKO HMI.
3.   Di tingkat cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang dalam rangkaian Konferensi HMI  Cabang.
4. Di tingkat KORKOM diselengarakan Musyawarah KOHATI KORKOM dalam rangkaian Musyawarah KORKOM.
5. Ditingkat komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat dalam rangkaian Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 10
Peserta Musyawarah
a.    Peserta Musyawarah Nasional KOHATI, terdiri dari :
1.      Utusan adalah pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.
2.      Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI PB HMI, 2 orang Pengurus KOHATI BADKO HMI, 1 orang Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang Pemberdayaan perempuan.
b.    Peserta Musyawarah Daerah KOHATI, terdiri dari :
1.      Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh.
2.      Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI BADKO HMI, 1 orang Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan diwilayah koordinasinya.
c.    Peserta Musyawarah KOHATI HMI Cabang terdiri dari :
1.      Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.
2.      Peninjau adalah seluruh Pengurus KOHATI HMI cabang, 1 orang pengurus KOHATI Komisariat Persiapan dan Bidang pemberdayaan perempuanan.
d.   Peserta Musyawarah KOHATI KORKOM HMI terdiri dari :
1.      Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh.
2.      Peninjau adalah Pengurus KOHATI KORKOM HMI, Pengurus KOHATI HMI Komisariat Persiapan, dan Bidang Pemberdayaan perempuan.
e.    Peserta Musyawarah KOHATI HMI Komisariat terdiri dari :
1.      Utusan adalah Anggota KOHATI HMI Komisariat.
2.      Peninjau adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat.

Pasal 11
Instansi Pengambilan Keputusan

a.    Setiap keputusan KOHATI dilakukan secara musyawarah dengan tata susunan tingkatan instansi pengambilan keputusannya adalah rapat pleno, rapat harian, rapat presidium.
b.    Untuk penyusunan rencana kerja operasional diselenggarakan rapat bidang dan rapat kerja.


B. Struktur Pimpinan

Pasal 12
Pimpinan KOHATI
a. Ditingkat PB HMI dibentuk KOHATI PB HMI.
b. Ditingkat BADKO HMI dibentuk KOHATI BADKO HMI.
c. Ditingkat HMI Cabang dibentuk KOHATI HMI Cabang.
d. Ditingkat KORKOM dibentuk KOHATI KORKOM HMI.
e. Ditingkat Komisariat dibentuk KOHATI HMI Komisariat.

Pasal 13
Pembentukan Pimpinan KOHATI
a.    Penetapan Ketua Umum KOHATI ditentukan oleh Musyawarah KOHATI.
b.   Bila Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum oleh Sidang Pleno KOHATI melalui Rapat Pleno KOHATI.

Pasal 14
Personalia Pengurus KOHATI

a.    Formateur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan KOHATI dan dibantu oleh 2 (dua) orang Mide Formateur.
b.    Formasi pengurus KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI HMI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Departemen- Depatemen, atau sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
c.    Struktur Pengurus KOHATI berbentuk garis fungsional.

Pasal 15
Kriteria Pengurus

a.    Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI PB HMI adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI HMI Cabang dan/atau kohati badko HMI / kohati PB HMI, berprestasi, telah lulus LKK dan LK III (pasal 53 huruf f ayat 5)
b.    Yang dapat menjadi Ketua Umum /Pengurus KOHATI BADKO HMI adalah HMIWati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI HMI Komisariat dan / atau KOHATI HMI Cabang, KOHATI BADKO HMI, berprestasi, yang telah lulus LKK dan LK II.
c.    Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI HMI cabang adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat / Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI komisariat, KOHATI KORKOM HMI dan/atau KOHATI HMI Cabang, berprestasi dan telah lulus LKK dan LK II
d.   Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI KORKOM adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus KOHATI HMI Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan, berprestasi dan telah lulus LKK.
e.    Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI Komisariat adalah HMI-Wati berprestasi yang telah mengikuti LK I dan LKK.

Pasal 16
Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOHATI

a.    Di tingkat PB HMI, KOHATI PB HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI.
b.    Di tingkat BADKO HMI, KOHATI BADKO HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI HMI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI setingkat.


BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17
KOHATI PB HMI

a.    KOHATI PB HMI bertanggung jawab kepada MUNAS KOHATI dan menyampaikan laporannya kepada Kongres.
b.    KOHATI PB HMI bersifat koordinatif terhadap KOHATI BADKO HMI dan KOHATI HMI Cabang.
c.    KOHATI PB HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan keperempuanan di tingkat nasional.

Pasal 18
KOHATI BADKO HMI

a.    KOHATI BADKO HMI adalah unsur perpanjangan tangan KOHATI PB HMI yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Cabang di wilayah koordinasinya.
b.    KOHATI BADKO HMI bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah KOHATI BADKO HMI dan menyampaikan laporan kepada MUSDA BADKO serta menyampaikan tembusan laporan kepada KOHATI PB HMI.
c.    KOHATI BADKO HMI menyampaikan laporan informasi keja minimal enam bulan sekali kepada KOHATI PB HMI.
d.   KOHATI BADKO HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan keperempuanan di tingkat regional.

Pasal 19
KOHATI HMI Cabang
a.    KOHATI HMI Cabang adalah aparat HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan bidang Pemberdayaan perempuan HMI Cabang setempat.
b.    KOHATI HMI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI Cabang dan memberikan laporan kepada KONFERCAB.
c.    Menyampaikan hasil musyawarah KOHATI HMI Cabang dan susunan kepengurusan KOHATI HMI Cabang kepada HMI Cabang setingkat dengan tembusan PB HMI, KOHATI PB HMI dan KOHATI BADKO HMI
d.   KOHATI HMI Cabang bersifat koordinatif kepada KOHATI Komisariat.
e.    KOHATI HMI Cabang adalah penanggung jawab terhadap masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan perempuan di tingkat cabang.
f.     KOHATI HMI Cabang menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI PB HMI dengan tembusan kepada KOHATI BADKO HMI

Pasal 20
KOHATI HMI KORKOM
a.    KOHATI HMI KORKOM adalah perpanjangan tangan KOHATI HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Komisariat di wilayah koordinasinya
b.    KOHATI KORKOM bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI KORKOM dan menyampaikan laporan kepada Musyawarah KORKOM.
c.    Menyampaikan hasil musyawarah KOHATI KORKON dan lampiran susunan kepengurusan KOHATI KORKOM HMI kepada KOHATI HMI cabang.
d.   HMI KORKOM menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang.

Pasal 21
KOHATI HMI Komisariat
a.    KOHATI HMI Komisariat adalah aparat HMI Komisariat yang mengkoordinir pembinaan perkaderan serta kegiatan bidang pemberdayaan perempuan HMI Komisariat.
b.    KOHATI HMI Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI Komisariat dan menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Komisariat.
c.    Menyampaikan hasil musyawarah dan lampiran susunan pengurus kepada HMI Komisariat dengan tembusan HMI Cabang, KOHATI HMI Cabang dan KOHATI KORKOM.
d.   Menyampaikan informasi kegiatan minimal 6 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang dengan tembusan kepada KOHATI KORKOM HMI.

BAB IV
ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 22
Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI
a.    Administrasi dan surat menyurat KOHATI disesuaikan dengan administrasi dan surat menyurat yang berlaku di HMI.
b.    Untuk surat intern (dalam) dengan kode : Nomor surat/A/Sek/KHI/bulan Hijriah/tahun Hijriah
c.    Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode : Nomor surat/B/Sek/KHI/bulan Hijriah/Tahun Hijriah.
d.   Khusus surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum KOHATI.

Pasal 23
Atribut KOHATI
Yang termasuk dalam atribut KOHATI adalah mars, badge, stempel, kop surat dan busana
KOHATI.
BAB V
KEUANGAN
Pasal 24
Keuangan
Sumber dana KOHATI diperoleh dari dana yang halal dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI

Pasal 25
Pembentukan KOHATI
a.    Pembentukan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, BADKO HMI, HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan HMI Komisariat diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat.
b.    Status KOHATI HMI Cabang disesuaikan dengan status HMI Cabang.
c.    Status KOHATI HMI Komisariat disesuaikan dengan status HMI Komisariat.

Pasal 26
Pembekuan KOHATI
Pembekuan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI
HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI Komisariat diputuskan pada putusan
tertinggi HMI setingkat.

Pasal 27
Pembubaran KOHATI
Pembubaran KOHATI hanya dapat dilakukan oleh Kongres HMI.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 28
a.    Penjabaran tentang status, sifat, fungsi dan peran KOHATI dirumuskan dalam tafsir tersendiri
b.    Bagan struktur kepengurusan organisasi, tujuan KOHATI dirumuskan tersendiri.

Pasal 29
Hal lain yang menyangkut ketetapan yang tidak tercantum dalam pedoman ini disesuaikan
dengan pedoman organisasi HMI dan/atau peraturan PB HMI/KOHATI PB HMI.